Berbagai masalah datang silih berganti tiada habisnya di negara tercinta kita, Indonesia. Belum selesai masalah hukum tentang Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat yang diduga melakukan tindakan korupsi, kini masalah ekonomi pun (lagi-lagi) ikut membanjiri negara ini. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Itulah yang sedang marak dibicarakan masyarakat Indonesia. Pemerintah beralasan kebijakan untuk menaikkan harga BBM dilakukan karena sudah terjadi pemakaian berlebihan atau overload yang disebabkan jumlah pembelian kendaraan bermotor yang besar pada tahun 2011, hingga akhirnya menyebabkan kelangkan BBM.
Sayangnya, kebijakan pemerintah yang rencananya akan diberlakukan pada 1 April 2012 mendatang ini, tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat dari berbagai kalangan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Karena kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM menjadi Rp6000/liter untuk jenis premium/bensin dinilai akan memberatkan masyarakat menengah bawah. Padahal akhir tahun lalu pemerintah telah berusaha agar kenaikan harga BBM tidak terjadi dengan mengupayakan sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyubsidi BBM. Namun semakin kesini, tingkat subsidi BBM di negara kita jumlahnya cenderung meningkat, sementara persediaan BBM semakin menipis. Hal inilah yang menjadi penyebab harga BBM semakin mahal dan pemerintah harus menyediakan dana subsidi yang sangat banyak.
Apabila kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut diberlakukan maka hal ini akan menambah beban dan menyengsarakan kaum buruh, pekerja, dan masyarakat. Tidak hanya itu, dengan berlakunya kenaikan harga BBM tersebut, maka harga-harga kebutuhan pokok pun akan ikut melonjak di pasaran. Diperkirakan kenaikan harga BBM tersebut akan memengaruhi daya beli masyarakat menengah bawah dalam memiliki rumah sederhana hemat (RSH) dengan kisaran harga Rp 70 juta. Sebagai kebutuhan primer, seharusnya harga rumah bisa dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Namun faktanya, pekerja di sektor tertentu semakin termarjinalkan dengan kebijakan pemerintah dan para pengusaha juga kurang perhatian terhadap pekerjanya. Oleh karena itulah masyarakat menolak mentah-mentah kebijakan pemerintah tersebut.
Dampak yang muncul karenanya pun tidak dapat dihindarkan. Masyarakat mulai dari mahasiswa, serikat pekerja, sampai dengan pejabat-pejabat pun mengadakan berbagai aksi penolakan seperti unjuk rasa. Di samping itu, realisasi kenaikan harga BBM akan mengakibatkan bertambahnya beban masyarakat miskin hingga 50 persen. Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun tidak akan mampu menggantikan dampak yang terjadi akibat kenaikan harga BBM pada masyarakat miskin baik langsung maupun tidak langsung. Kenaikan BBM juga diakui memberi efek negatif terhadap pencitraan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang menjadi tumpuan kemarahan publik atas kenaikan harga BBM ini. Padahal kebijakan ini bukan sepenuhnya yang menjadi pilihan mereka. Tetapi juga masyarkat yang tidak bisa mengendalikan angka pembelian kendaraan bermotor.
Hal-hal di atas tentu saja dapat kita atasi apabila seluruh lapisan masyarakat bersatu dan ikut mendukung pelaksanaannya, walaupun tidak semudah berbicara dan menuliskan kata-kata. Untuk pemerintah seharusnya lebih giat dalam melakukan pemantauan ke daerah-daerah agar kepanikan masyarakat akibat naiknya harga BBM tidak terjadi. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga dinilai menjadi pilihan terbaik pemerintah guna mengatasi dampak kenaikan harga BBM. BLSM ini bukan ditujukan untuk mengatasi kemiskinan tetapi untuk mengurangi kerentanan, merespon perubahan struktural akibat kenaikan BBM, dan gejolak daya beli masyarakat yang akan berubah. Untuk masyarakat diperlukan adanya penemuan pengembangan energi alternatif, agar nantinya bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar mengingat potensi tersebut tersebar dibeberapa wilayah di Jawa Barat, seperti pemanfaatan tanaman Jarak dan Singkong. Juga lebih hemat dalam penggunaan BBM. Dengan terlaksananya program-program tersebut, maka pemerintah akan lebih mudah menangani masalah perekonomian, khususnya mengenai BBM. Dan bagi masyarakat akan lebih ringan menjalani kebutuhan ekonominya. (din)
